Revisi Perda KTR Tidak Mengedepankan Kepentingan Masyarakat Bogor

Revisi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kota Bogor kembali menuai kritik. Kali ini dari masyarakat Bogor sendiri yang menyuarakan keberatannya. Revisi Perda KTR No 12/2009 dianggap sebagai peraturan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat Bogor.

rokok

Presiden Smoker Klub Indonesia Ferry Mursyidan Baldan, yang juga mantan Ketua Komisi II DPR RI bersuara keras soal hal ini. Menurut dirinya yang sudah lama berkecimpung di urusan kebijakan dan peraturan, Perda KTR ini sarat akan kepentingan dan tidak memihak kepada masyarakat.

Saya sudah 15 tahun berpengalaman membuat dan mengkaji aturan/perundang-undangan dan melihat rencana revisi Perda ini, saya mempertanyakan sponsor dari Perda ini karena saya yakin ada yang membiayai, ujar Ferry.

Perda KTR ini bersifat terlalu mengekang dan juga menempatkan konsumen rokok dalam putaran arus regulasi yang membatasi hak mereka untuk merokok. “Perda ini membuat konsumen rokok semakin dirugikan dan dirampas haknya,” ujarnya.

orang merokok

Kritikan keras soal Perda KTR Kota bogor ini juga dikuatkan oleh pengamat kebijakan publik Syamsuddin Ch Haesy. Beliau memberikan catatan kritisnya terhadap revisi Perda ini. “Perda ini tidak boleh memberikan ruang kepada siapapun untuk melakukan aksi kriminalisasi, khususnya bagi mereka yang hidup dalam rantai distribusi dan konsumen rokok.”

Saran penting terkait revisi Perda KTR Kota bogor juga dikeluarkan oleh Rudy Siregar Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Menurutnya, untuk menghindari polemik ini, seharusnya dalam proses pembentukan kebijakan Pemerintah Kota Bogor dan DPRD harus mendengarkan aspirasi seluruh stakeholders terkait baik itu masyarakat, pelaku ekonomi, maupun juga para perokok sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan dapat adil bagi seluruh pihak.

bungkus rokok

Polemik revisi Perda KTR Kota Bogor ini muncul karena Pemerintah Kota Bogor mempertahankan klausul larangan pemajangan rokok di sektor ritel. Aturan ini mewajibkan para pengusaha ritel menutup lapak display rokok mereka menggunakan tirai, tertutup rapat, tak boleh terlihat sedikitpun.

Klausul ini dipandang memberatkan para penjual rokok dan berpeluang untuk menurunkan penghasilan mereka.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *