Perokok Berhak, dan Bahkan Sangat Berhak Mendapatkan BPJS Kesehatan

Sejak Program BPJS Kesehatan digulirkan, muncul banyak usulan yang menyudutkan kaum perokok. Salah satu usulan yang sangat menyakitkan adalah soal perokok yang tidak layak menjadi penerima bantuan dana kesehatan dari BPJS.

Hal ini banyak digaungkan oleh banyak pihak, salah satunya oleh YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

bungkus rokok

“Orang miskin yang merokok jangan jadi penerima bantuan iuran karena kalau dia merokok berarti sebetulnya dia orang mampu,” kata Tulus Abadi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Alasan lain yang banyak digunakan untuk menyudutkan perokok agar tidak mendapatkan hak bantuan dana kesehatan ini adalah karena rokok disebut sebagai sumber penyakit yang paling banyak mendapatkan klaim.

orang merokok

Aneka usulan ini tentu saja sangat diskrimatif dan menyakitkan. Seperti diketahui, per bulan ini, cukai dari rokok akan diambil salah satunya untuk dipakai sebagai dana talangan defisit BPJS Kesehatan. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai 5 triliun rupiah. Hal ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri, bagaimana mungkin para perokok yang ikut menyumbang dana tambahan (di luar iuran premi) melalui cukai yang ia bayarkan justru dilarang untuk mendapatkan dana bantuan kesehatan BPJS?

Selain itu, argumen soal rokok sebagai sumber penyakit yang paling banyak mendapatkan kalim juga merupakan argumen yang sembarangan. Sebab, berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, tiga penyakit dengan jumlah klaim terbanyak adalah hipertensi, gagal ginjal, dan stroke. Tiga penyakit yang sejatinya tidak berhubungan dengan rokok.

rokok

Menurut undang-undang, siapapun warga Negara Indonesia seharusnya berhak mendapatkan bantuan dan jaminan kesehatan yang sama, tidak boleh ada yang dibedakan-bedakan, tak terkecuali perokok.

Gambar Ilustrasi: Eko Susanto

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *