Penerapan Perda KTR Rentan Cederai Hak Konsumen

Selama ini, sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak hak perokok sebagai konsumen dikesampingkan. Pemerintah menerapkan aturan kawasan tanpa rokok di berbagai area seperti tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, namun di satu sisi, area-area tersebut belum menyediakan tempat khusus/ruangan untuk merokok. Kalaupun ada, biasanya dibuat tidak manusiawi: tempatnya sempit, berdesakan, malah terkadang jauh, minim penunjuk arah menuju tempat merokok, dan terkadang ditempatkan dalam ruangan yang telah diatur satu ruangan dengan cafe. Artinya, kalau mau merokok harus membeli sesuatu dari cafe tersebut. Pada intinya perokok dibuat tidak nyaman dalam melakukan aktivitas merokok.

rokok

Contoh di Kabupaten Kudus, sebagai sentra industri rokok kretek, aktivitas merokok tidak diperbolehkan di kawasan rumah sakit, di perkantoran, di kawasan universitas dan di tempat lain. Pelarangan tersebut tanpa mempedulikan kewajibannya untuk menyediakan tempat khusus merokok yang layak, seperti amanat putusan MK. Di mana putusan tersebut mengamanatkan di tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang diberlakukan sebagai KTR harus menyediakan tempat khusus untuk merokok, karena merokok adalah aktivitas legal yang diatur pemerintah.

Belum juga tersedia area atau tempat khusus merokok di ruang-ruang publik di tiap daerah, kini malah ada penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dikeluarkan melalui perda dari tiap-tiap daerah di Indonesia.

orang merokok

Progam KTR ini adalah progam di mana aktivitas merokok dilarang dilakukan di sembarang tempat. Ada yang menggunakan progam KTR ini di kampung sebagai kampung bebas asap rokok. Ada juga yang menerapkannya di area-area perkantoran.

Hal ini tentu sangat mencederai hak-hak konsumen para perokok. Ditambah lagi kini ada Satgas KTR di tiap Kawasan KTR, yang bertugas menindak perokok yang merokok di area KTR. Anehnya, satgas KTR ini malah tidak bertugas menegur atau menindak para pemilik Gedung perkantoran, kampung atau ruang publik lainnya yang tak menyediakan ruang/tempat khusus merokok. 

rokok

Secara tidak langsung, KTR membunuh dengan perlahan industri kretek. Jika industri kretek sudah terbunuh, itu sama saja membunuh perekonomian masyarakat di berbagai daerah sentra industri kretek seperti Kudus, Temanggung, dan daerah-daerah lainnya.

Yang terkena dampak langsung tentu saja adalah para pekerja industri kretek yang jumlahnya saat ini mencapai jutaan orang, dari mulai karyawan pabrik kretek, petani tembakau, sampai pedagang rokok.

Abdul Azis, salah satu pedagang pakaian di pasar tradisional kliwon Kudus,  mengatakan kalau pabrik rokok sepi garapan, pasar ikut sepi pengunjung, sehingga penghasilan sangat berkurang. Sebaliknya, ketika karyawan pabrik rokok banyak garapan, dipastikan pasar ramai pengunjung dan pendapatan meningkat.

Penerapan aturan KTR pada akhirnya terlihat seperti pembunuh industri hasil tembakau, khususnya Kretek. Padahal Industri ini mampu menyumbangkan dana yang cukup besar untuk menambal biaya BPJS seluruh warga negara di Indonesia. Mampu membantu Pemerintah untuk membangun perekonomian saat krisis sedang bergejolak.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *