Kebijakan Ekonomi Jilid IV dan PHK Buruh Rokok

Gambar Rokok – Dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang menghantam perekonomian Indonesia, Presiden Jokowi mengeluarkan beberapa paket kebijakan, yang terbaru adalah Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang dirilis 15 Oktober lalu.

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV ini lebih difokuskan untuk persoapan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), dan lembaga pembiayaan ekspor.

bungkus rokok

Dalam rilis kebijakan ini, Presiden yang diwakilkan Menko Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah memutuskan untuk menetapkan formula penentuan yang sederhana dan jelas untuk upah minimum provinsi (UMP). Tujuannya, agar lapangan pekerjaan terbuka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

bungkus rokok

Titik tekan kebijakan ini pemerintah berada di tengah-tengah antara buruh dan dan pengusaha, dan memastikan kenaikan upah setiap tahun dengan catatan besarannya terukur. Ditegaskan Darmin kepada media, “Negara hadir dalam pembinaan dialog sosial tripartit antara pekerja dan pengusaha, sehingga tidak perlu membuang waktu dan tenaga setelah kita hitung melalui realisasinya.”

Kebijakan ini terasa masuk akal karena pemerintah berada sebagai pihak penyeimbang kepentingan buruh dan pengusaha. Tetapi, bila dipandang dengan kacamata lebih luas kebijakan pemerintah justru banyak yang bertentangan.

gambar rokok

Di sini bolehlah kalau kita tenggok kebijakan yang dikeluarkan terhadap industri hasil tembakau, sebagai sektor padat kadat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada realisasi penerimaan negara tahun depan, target penerimaan negara dari cukai hasil tembakau sebesar 23%, melonjak dari tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 7-9 persen.

Lonjakan kenaikan cukai yang ditargetkan kepada industri hasil tembakau tersebut, secara langsung akan memberi pengaruh pada pelemahan industri padat karya, juga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terjadi lebih besar pada tahun mendatang. Karena beban yang ditanggung perusahaan rokok makin besar, dan efisiensi mesti diberlakukan.

Pada tahun lalu saja tercatat sejumlah 15,000 buruh pabrik rokok yang terkena PHK. Sungguh, kebijakan yang kontradiktif.

Foto oleh : Eko Susanto

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *