Empat Pejabat yang Menolak Kenaikan Harga Rokok Rp50 Ribu Per Bungkus Rokok

Isu kenaikan harga rokok hingga Rp50 ribu per bungkus bermula dari survei Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang mendapatkan dana dari Bloomberg, sebuah yayasan yang memerangi produk tembakau terjual bebas di dunia.

rokok

Survei tersebut dilakukan dengan mencari harga rokok yang membuat para orang berhenti membeli rokok. Pertanyaan ini ditujukan agar rokok tidak terjangkau oleh pelajar atau orang yang berada di bawah usia 18 tahun. Tetapi wacana tersebut ditanggap berbeda oleh berbagai kalangan, bahkan didorong diterapkan di Indonesia.

Maksudnya memang baik karena membuat rokok jadi tidak terjangkau oleh anak-anak, tetapi persoalannya adalah api kecil kenapa rumah yang harus dihancurkan?

Berikut beberapa pernyataan dari pejabat pemerintahan Indonesia yang menolak wacana kenaikan harga rokok yang mencapai Rp50 ribu per satu bungkus rokok.

1. Menteri Yohana Sebut Kenaikan Harga Rokok Akan Meningkatkan Kriminalitas

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Susana Yembesi menilai, kenaikan harga rokok bukan langkah yang efektif untuk mengurangi jumlah perokok, terutama anak-anak. Justru, kenaikan itu memicu angka kriminalitas meningkat.

“Demi dapat sebatang rokok, bukan tidak mungkin seseorang melakukan tindak kekerasan, seperti pencurian atau perampokan,” ungkap Yohana di Palembang, seperti dikutip Merdeka.com.

Di samping itu, jika kenaikan harga rokok dipaksakan jadi kebijakan masih ada celah besar yang bisa disiasati oleh para pedagang rokok seperti menjualnya eceran.

Dibandingkan dengan menaikkan harga rokok, Yohana menyarankan agar pemerintah lebih memperketat kebijakan membatasi penjualan rokok. Kongkretnya, rokok hanya dapat dibeli di toko-tokok tertentu dan pembelinya harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

“Selama ini kan rokok mudah dibeli di warung manapun, jadi anak-anak bebas membelinya. Nah, inilah yang harus diantisipasi,” katanya.

rokok

2. Deddy Mizwar Minta Kenaikan Harga Rokok Dikaji Ulang

Wakil Gubenur Jawa Barat, Deddy Mizwar, merupakan salah satu yang menentang kenaikan harga rokok hingga Rp50 ribu karena kenaikan harga rokok justru memuluskan langkah pihak asing untuk menguasai pabrik rokok kretek dalam negeri.

“Kajiannya harus bena-benar matang. Nanti ada dampak seperti yang ditulis Muhammad Sobary. Tolong dipikirkan bahwa ini adalah bentuk penguasaan pabrik rokok kretek oleh asing. Kalau haya tujuannya mengambil alih pabrik rokok kretek oleh asing, ya tidak setuju,” katanya, seperti dikutip Merdeka.com.

Dia mengatakan, dampak kenaikan harga jual akan merembet menjadi persoalan sosial nantinya.

bungkus rokok

3. Ganjar Pranowo, Wacana Kenaikan Harga Hanya Bikin Persoalan Makin Kisruh

Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan isu kenaikan harga rokok yang mencapi Rp50 ribu per bungkus. Pasalnya, wacana kenaikan harga rokok masih pengkajian dan belum pada tingkatan pembahasan dan keputusan.

Ia juga berusaha menenangkan masyarakat, baik itu petani, orang merokok, pengusaha tembakau dan para pelakuk bisnis rokok dan pertambakauan untuk tidak berandai-andai dengan rencana kenaikan harga rokok.

4. DPR Minta Kaji Ulang Kenaikan Harga Rokok

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sukiman mengimbau agar setiap kenaikan harga rokok perlu dikaji lebih dalam agar tidak merugikan sebagian warganegara. Sebab, setiap kenaikan tarif cukai tembakau memberikan dampak pada industri terkait.

“Memang ini perlu dikaji secara komprehensif, paling tidak kita mendengar tanggapan pemerintah dalam hal keinginan untuk menaikkan tarif cukai rokok. Saya pikir perlu didengarkan,” kata Sukiman.

Menurutnya, dengan adanya kenaikan ini, maka harga rokok di pasaran akan meningkat dan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Bahkan, dikhawatirkannya kebijakan ini bisa mengakibatkan adanya PHK di industri terkait.

Ilustrasi Gambar: Eko Susanto

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *